Strategi ASEAN Hadapi Kemunduran Pengaruh AS | Jakarta – Peta kekuatan politik di kawasan Asia Tenggara sedang mengalami pergeseran besar yang sulit diabaikan. Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, baru saja menuntaskan kunjungan diplomatik maraton ke Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Langkah strategis ini bukan sekadar kunjungan balasan biasa, melainkan upaya sistematis Beijing untuk mengukuhkan pengaruhnya di tengah keraguan kawasan terhadap komitmen jangka panjang Amerika Serikat (AS).
Ketidakpastian ekonomi global di tahun 2026 menjadi latar belakang utama yang memperkuat posisi tawar Cina. Gejolak di Timur Tengah yang mengganggu pasokan energi serta kebijakan tarif AS yang kaku telah menekan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Di sinilah Beijing masuk, memposisikan diri sebagai “pelabuhan aman” bagi perdagangan dan stabilitas regional.
Kamboja dan Paradigma Baru Keamanan
Kamboja tetap menjadi sekutu paling setia bagi Cina di Asia Tenggara. Namun, dalam pertemuan terbaru antara Wang Yi dan para petinggi di Phnom Penh, hubungan ini mengalami peningkatan status. Melalui pembentukan dialog “2+2” yang melibatkan menteri luar negeri dan pertahanan, Beijing mulai menanamkan pengaruhnya dalam struktur keamanan nasional Kamboja secara lebih formal.
Langkah ini mengirimkan sinyal kuat bahwa kerja sama kedua negara tidak lagi terbatas pada sektor pembangunan infrastruktur dan hibah ekonomi. Cina kini berperan aktif dalam membantu pemerintah Kamboja menangani isu domestik yang mendesak, seperti pemberantasan sindikat penipuan siber lintas negara. Bagi Phnom Penh, dukungan Beijing memberikan rasa aman politis yang tidak selalu bisa ditawarkan oleh negara-negara Barat yang sering kali mengaitkan bantuan dengan isu hak asasi manusia.
Thailand: Memilih Mediator yang Relevan
Beralih ke Thailand, fokus diplomasi Wang Yi menyoroti peran Cina sebagai juru damai regional. Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang kembali memanas sejak Juli 2025 telah menguji efektivitas diplomasi ASEAN dan pengaruh Amerika. Menariknya, upaya intimidasi tarif yang sempat diluncurkan oleh pemerintahan Donald Trump di akhir 2025 terbukti gagal menghentikan baku tembak di wilayah sengketa.
Sebaliknya, pemerintahan Thailand di bawah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul kini tampak lebih condong melihat Cina sebagai mediator yang lebih kredibel. Karakteristik diplomasi Beijing yang lebih pragmatis dan tanpa ancaman sanksi dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan Thailand saat ini. Jika Beijing berhasil mendamaikan sengketa perbatasan ini, maka posisi AS sebagai penjamin keamanan tradisional di Asia Tenggara akan semakin terpinggirkan.
Myanmar dan Realisme Politik Beijing
Kasus Myanmar tetap menjadi ujian paling kompleks bagi diplomasi Wang Yi. Di tengah isolasi internasional terhadap pemerintahan Min Aung Hlaing, Beijing memilih untuk tetap merangkul Naypyidaw. Fokus utama Cina sangat jelas: menjaga stabilitas perbatasan dan mengamankan aset strategis dalam proyek Koridor Ekonomi Cina-Myanmar.
Beijing menunjukkan bahwa bagi mereka, keberlangsungan proyek infrastruktur dan keamanan jalur perdagangan jauh lebih mendesak daripada memperdebatkan legitimasi proses politik di Myanmar. Dengan memberikan dukungan terhadap “kedaulatan nasional” Myanmar, Cina memastikan bahwa negara tersebut tetap berada dalam orbit pengaruhnya, sekaligus menutup pintu bagi intervensi Barat yang lebih jauh.
Pergeseran Kepercayaan di Mata Kawasan
Menguatnya posisi Cina didukung oleh data sentimen publik yang cukup mengejutkan. Berdasarkan laporan State of Southeast Asia 2026 dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, mayoritas responden di Asia Tenggara kini lebih memilih bersandar pada Cina dibandingkan Amerika Serikat. Tercatat lebih dari 55% responden optimistis bahwa hubungan dengan Beijing akan semakin membaik dalam beberapa tahun ke depan.
Pergeseran ini mencerminkan strategi “hedging” atau lindung nilai yang dilakukan negara-negara ASEAN. Mereka mulai mengantisipasi kemungkinan kemunduran peran Amerika Serikat dari panggung Asia. Ketimbang terjebak dalam retorika konfrontatif Washington, banyak negara di kawasan ini merasa lebih aman untuk mempererat ikatan dengan raksasa ekonomi yang berada tepat di depan pintu rumah mereka.
Safari diplomatik Wang Yi pada akhirnya membuktikan satu hal: di saat Amerika Serikat sering kali dianggap “mengabaikan” atau sekadar memberikan tuntutan kepada Asia Tenggara, Cina hadir dengan komitmen yang lebih nyata dan kehadiran fisik yang konsisten. Jika Washington tidak segera merumuskan ulang pendekatannya, tatanan regional yang berpusat pada Beijing bukan lagi sekadar prediksi, melainkan sebuah realitas yang sudah di depan mata.