Lanskap Politik Teluk Memanas, Trump Ancam Oman | JAKARTA – Lanskap geopolitik di kawasan Teluk kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan pernyataan yang sangat agresif. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada Kesultanan Oman. Trump secara terbuka mengancam akan mengerahkan kekuatan angkatan bersenjata jika negara Arab tersebut terbukti bekerja sama dengan Iran dalam memperketat kendali di Selat Hormuz.
Pernyataan keras ini disampaikan Trump di tengah jalannya rapat kabinet di Gedung Putih, Washington. Momentum tersebut bermula ketika seorang wartawan meminta respons resmi pemerintah AS mengenai isu rencana pengawasan bersama antara pihak Teheran dan Muscat di jalur laut tersebut. Jalur navigasi ini merupakan objek yang sangat krusial karena mengalirkan lebih dari seperlima pasokan minyak dunia untuk kebutuhan global.
Ketika ditanya mengenai kesediaan AS menerima opsi kesepakatan taktis jangka pendek tersebut, Trump langsung merespons dengan nada tinggi.
“Tidak boleh ada satu pihak pun yang mengklaim kekuasaan di sana. Wilayah itu berstatus sebagai perairan internasional. Oleh karena itu, Oman harus tunduk pada aturan universal seperti negara-negara lainnya, atau kita terpaksa mengambil tindakan ekstrem dengan menghancurkan mereka,” tegas Trump.
Penegasan Resmi dari Pihak Gedung Putih
Munculnya ancaman mendadak ini sempat memicu keraguan di kalangan analis politik. Banyak pihak menduga bahwa Trump mengalami kekeliruan verbal dan bermaksud menyebut musuh bebuyutannya, Iran, alih-alih Oman. Anggapan ini cukup mendasar mengingat Oman selama ini memegang prinsip politik luar negeri yang independen dan netral.
Namun, ketidakpastian tersebut segera terjawab ketika Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengunggah transkrip autentik dari pertemuan kabinet tersebut ke ruang publik melalui media sosial. Dalam dokumen tertulis itu, kata “Oman” tetap tercantum tanpa ada perubahan, yang menegaskan bahwa peringatan Trump memang menyasar negara kesultanan tersebut secara langsung.
Sikap konfrontatif ini dinilai sangat ironis mengingat catatan sejarah hubungan kedua negara. Washington dan Muscat telah membina aliansi strategis yang solid selama lebih dari dua abad. Kemitraan ini mencakup berbagai sektor penting, seperti pakta pertahanan bersama, perjanjian perdagangan bebas (FTA), hingga kerja sama riset sains dan teknologi.
Gelombang Protes Terhadap Kebijakan Konfrontatif
Retorika militeristik yang ditunjukkan oleh presiden AS ini langsung memicu reaksi negatif dan kecaman luas dari berbagai lembaga pemerhati hukum internasional. Pendekatan unilateral ini dianggap sangat berbahaya bagi stabilitas keamanan dunia.
Raed Jarrar, tokoh senior dari organisasi pembela hak asasi manusia DAWN yang beroperasi di Amerika Serikat, mengkritik keras gaya komunikasi Trump yang dinilai mirip dengan cara kerja kelompok kriminal.
“Hukum internasional yang tertuang dalam Piagam PBB melarang keras segala bentuk intimidasi bersenjata terhadap kedaulatan negara manapun. Regulasi internasional ini berlaku mengikat untuk semua komunitas global, termasuk bagi Amerika Serikat,” ungkap Jarrar kepada media.
Jarrar juga memperingatkan bahwa ancaman serbuan militer hanya karena posisi geografis Oman berada di jalur logistik energi global menunjukkan betapa rapuhnya komitmen perdamaian regional saat ini. Menurutnya, kesepakatan atau gencatan senjata apa pun bisa goyah kapan saja tergantung pada stabilitas emosi di ruang rapat kabinet.
Akar Masalah Blokade Perairan
Ketegangan di koridor laut strategis ini sebenarnya merupakan imbas dari perang terbuka yang meletus pada akhir Februari lalu, dipicu oleh serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran. Menanggapi gempuran itu, Teheran membalas dengan menutup akses navigasi Selat Hormuz dan memperketat pengawasan di wilayah perairan tersebut.
Langkah penutupan ini menjadi pukulan telak bagi pasar global karena Selat Hormuz adalah jalur utama bagi distribusi energi dan komoditas pertanian penting seperti pupuk. Secara teritorial, sebagian dari wilayah laut ini memang menjadi hak kedaulatan dari Iran dan Oman.
Situasi kian keruh setelah media pemerintah Iran merilis kabar adanya draf nota kesepahaman (MoU) terkait pengelolaan kolektif atas selat tersebut bersama Oman. Walaupun pihak Gedung Putih menepis isu dokumen tersebut dan menyebutnya sebagai propaganda palsu, ancaman lisan yang terlanjur dilemparkan oleh Donald Trump kini membayangan masa depan diplomasi di kawasan Teluk.